Perjanjian Kerahasiaan (NDA) di Indonesia: Klausul Penting dan Risiko yang Perlu Diperiksa

Perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA) adalah perjanjian yang mengatur bagaimana informasi tertentu boleh digunakan dan kepada siapa informasi tersebut boleh diungkapkan. Tujuannya bukan hanya mencegah informasi dibagikan kepada pihak lain, tetapi juga memastikan informasi hanya digunakan untuk tujuan yang disepakati.

Dalam kegiatan bisnis, informasi sensitif sering perlu dibagikan sebelum kerja sama dimulai. Pemilik usaha mungkin perlu menunjukkan laporan keuangan kepada calon investor, memberikan akses sistem kepada pengembang aplikasi, atau menjelaskan proses produksi kepada calon mitra. Pada tahap ini, kontrak utama belum tentu sudah ditandatangani.

NDA biasanya diperlukan sebelum Anda:

• memberikan laporan keuangan atau rencana bisnis kepada calon investor atau pembeli usaha;
• membagikan formula, desain produk, kode sumber, atau proses internal kepada mitra;
• memberikan informasi kepada konsultan, freelancer, atau penyedia jasa;
• membuka harga, margin, data pemasok, atau strategi pemasaran dalam proses negosiasi;
• menjalankan proyek bersama yang melibatkan pertukaran informasi rahasia.

Sebagai contoh, perusahaan memberikan daftar harga dan rincian biaya kepada calon distributor untuk mengevaluasi kerja sama. NDA sebaiknya menjelaskan bahwa informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk evaluasi itu, bukan untuk kepentingan lain atau dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Namun, NDA bukan pengganti kontrak utama maupun langkah pengamanan operasional. Ruang lingkup pekerjaan, pembayaran, kepemilikan hasil kerja, dan tanggung jawab proyek tetap perlu diatur dalam perjanjian yang sesuai. Akses dokumen juga sebaiknya dibatasi hanya kepada orang yang membutuhkannya.

Karena itu, sebelum menggunakan template NDA, tentukan terlebih dahulu informasi apa yang akan dibagikan, siapa penerimanya, dan untuk tujuan apa informasi tersebut boleh digunakan.

Pemilihan NDA sebaiknya mengikuti arah pertukaran informasi, bukan sekadar menggunakan format yang tersedia. Pertanyaan utamanya adalah: apakah hanya satu pihak yang membagikan informasi rahasia, atau kedua pihak saling membagikannya?

Dalam NDA satu arah (unilateral NDA), satu pihak menjadi pemberi informasi dan pihak lainnya menjadi penerima yang berkewajiban menjaga kerahasiaan serta membatasi penggunaan informasi tersebut. Format ini dapat sesuai ketika perusahaan menyerahkan dokumen internal kepada konsultan untuk keperluan analisis, sementara konsultan tidak membagikan informasi rahasianya sendiri.

Dalam NDA timbal balik (mutual NDA), masing-masing pihak dapat bertindak sebagai pemberi sekaligus penerima informasi. Format ini dapat sesuai ketika dua perusahaan mengevaluasi proyek bersama dan saling membuka informasi mengenai teknologi, biaya, strategi, atau kemampuan operasional.

Sebagai contoh, sebuah bisnis meminta pengembang aplikasi membuat sistem internal. Jika hanya bisnis tersebut yang membagikan informasi sensitif, NDA satu arah mungkin cukup. Namun, jika pengembang juga memperlihatkan teknologi atau metode miliknya yang bersifat rahasia, NDA timbal balik dapat lebih sesuai.

Sebelum memilih format, periksa:

• informasi apa yang akan dibagikan oleh masing-masing pihak;
• apakah pertukaran informasi akan berubah selama negosiasi atau pelaksanaan proyek;
• siapa yang boleh menerima informasi, termasuk karyawan dan penasihat;
• apakah kewajiban yang dirumuskan sesuai dengan peran masing-masing pihak.

NDA timbal balik tidak otomatis lebih baik atau lebih seimbang. Jika definisi informasi terlalu luas atau kewajiban sulit dilaksanakan, kedua pihak justru dapat menanggung pembatasan yang tidak diperlukan. Sebaliknya, NDA satu arah perlu ditinjau kembali apabila penerima informasi kemudian ikut membagikan informasi rahasianya sendiri.

Definisi informasi rahasia menentukan ruang lingkup perlindungan NDA. Rumusan seperti “seluruh informasi mengenai perusahaan” sebaiknya diperjelas agar penerima memahami informasi apa yang harus dijaga dan pemberi informasi dapat menunjukkan apa yang telah dibagikan.

Sesuaikan kategori informasi dengan kebutuhan transaksi, misalnya:

• laporan keuangan, rincian biaya, margin, dan proyeksi usaha;
• daftar pelanggan atau pemasok yang tidak tersedia untuk umum;
• strategi pemasaran, rencana ekspansi, dan proposal yang belum dipublikasikan;
• formula, metode produksi, desain, kode sumber, atau dokumentasi teknis.

Jika salah satu pengecualian tersebut digunakan, sebaiknya pihak penerima dapat menunjukkan catatan atau bukti yang mendukungnya, bukan hanya memberikan pernyataan.
Sebagai contoh, harga produk yang sudah ditampilkan di situs perusahaan berbeda dengan rincian margin dan diskon khusus yang hanya diberikan saat negosiasi. NDA sebaiknya membedakan kedua hal tersebut agar hanya informasi yang memang sensitif yang dilindungi.

Larangan membocorkan informasi saja belum cukup. NDA sebaiknya juga membatasi penggunaan informasi pada tujuan tertentu. Tanpa batasan ini, penerima dapat menganggap bahwa informasi boleh digunakan untuk kepentingan lain selama tidak dibagikan kepada pihak luar.

Hindari tujuan yang terlalu umum seperti “untuk kepentingan bisnis”. Jelaskan kegiatan yang dimaksud, misalnya mengevaluasi rencana investasi pada perusahaan tertentu atau menyiapkan penawaran untuk proyek yang disebutkan dalam perjanjian.

Selanjutnya, tentukan siapa yang boleh mengakses informasi. Akses sebaiknya diberikan berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan tujuan tersebut, bukan otomatis kepada seluruh karyawan, perusahaan afiliasi, atau mitra penerima.

Hal yang perlu disepakati meliputi:

• kategori penerima yang diizinkan, seperti anggota tim proyek atau penasihat profesional;
• kewajiban kerahasiaan yang berlaku bagi mereka;
• kebutuhan persetujuan tertulis sebelum informasi diteruskan kepada pihak lain;
• tanggung jawab penerima atas tindakan orang yang diberinya akses.

Sebagai ilustrasi, konsultan mungkin membutuhkan bantuan analis eksternal. Sebelum dokumen diserahkan, pastikan pengaturan akses dan kerahasiaannya sesuai dengan NDA.

Lengkapi pengaturan tersebut dengan cara kerja yang realistis: gunakan akun yang ditentukan, batasi izin unduh atau salin jika diperlukan, dan cabut akses ketika tidak lagi dibutuhkan. Para pihak juga dapat mengatur apakah informasi boleh diunggah ke layanan cloud atau alat AI eksternal.

Tujuannya adalah memastikan bahwa batasan dalam kontrak benar-benar dapat diterapkan oleh tim yang menangani informasi.

Jangan samakan masa berlaku NDA dengan masa perlindungan informasi. NDA bisa berakhir, tetapi kewajiban menjaga kerahasiaan masih dapat berlaku setelahnya. Berakhirnya periode pertukaran informasi belum tentu merupakan waktu yang tepat untuk mengakhiri perlindungan atas informasi yang sudah diterima.

Dalam penyusunan NDA, jelaskan tiga hal:

• kapan perjanjian mulai berlaku;
• selama periode apa pengungkapan informasi tercakup oleh NDA;
• berapa lama kewajiban kerahasiaan dan pembatasan penggunaan tetap berlaku setelah perjanjian berakhir.

Tentukan juga titik awal perhitungan waktunya: sejak setiap pengungkapan, sejak pengungkapan terakhir, atau sejak berakhirnya perjanjian. Pilihan ini dapat menghasilkan tanggal berakhirnya kewajiban yang berbeda.

Sebagai ilustrasi, para pihak dapat menyepakati periode evaluasi proyek selama enam bulan, dengan kewajiban kerahasiaan tetap berlaku selama tiga tahun setelah NDA berakhir. Angka tersebut hanya contoh pengaturan, bukan patokan untuk semua transaksi.

Sesuaikan durasi dengan sifat informasi. Rencana promosi jangka pendek mungkin memerlukan pendekatan berbeda dari formula produksi atau teknologi yang bernilai dalam jangka panjang. Untuk informasi sangat sensitif, pertimbangkan pengaturan khusus yang ditinjau sesuai hukum yang berlaku, bukan langsung menggunakan kewajiban tanpa batas waktu untuk seluruh informasi.

Jika informasi sudah dibagikan sebelum penandatanganan, sebutkan secara tegas informasi atau periode sebelumnya yang ingin dicakup. Jangan menganggapnya otomatis terlindungi oleh rumusan yang hanya mengatur pengungkapan setelah tanggal perjanjian.

Terakhir, pastikan kegagalan negosiasi atau penghentian proyek tidak membuat nasib informasi menjadi tidak jelas. NDA sebaiknya menyatakan kewajiban mana yang tetap berlaku meskipun kerja sama tidak dilanjutkan.

Ketika negosiasi berhenti atau proyek selesai, informasi rahasia mungkin masih tersimpan dalam email, komputer, penyimpanan cloud, dan dokumen kerja penerima. Karena itu, NDA sebaiknya mengatur apa yang harus dikembalikan atau dihapus, kapan tindakan tersebut dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya dikonfirmasi.

Tentukan pemicunya secara jelas, misalnya permintaan tertulis dari pemberi informasi, berakhirnya perjanjian, atau keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama.

Setelah itu, sepakati:

• batas waktu pengembalian atau penghapusan;
• cakupan dokumen, salinan, kutipan, dan catatan analisis yang memuat informasi rahasia;
• pencabutan akses ke folder, akun, atau sistem bersama;
• pengembalian atau penghapusan oleh pihak lain yang telah menerima informasi melalui penerima;
• konfirmasi tertulis mengenai tindakan yang sudah dilakukan.

Pengaturan salinan cadangan perlu realistis. Jangan menjanjikan penghapusan seketika dari seluruh sistem jika cadangan otomatis tidak dapat dihapus secara selektif. Jika pengecualian diperlukan, batasi akses dan penggunaannya, pertahankan kewajiban kerahasiaan, serta tentukan bagaimana salinan tersebut ditangani dalam siklus penghapusan normal.

Periksa juga apakah dokumen tertentu perlu dipertahankan untuk memenuhi kewajiban hukum atau menjaga bukti sengketa. Pengecualian penyimpanan sebaiknya terbatas pada kebutuhan tersebut, bukan menjadi izin untuk terus menggunakan informasi secara komersial.

Sebagai contoh, konsultan mengembalikan dokumen sumber dan menghapus folder proyek, tetapi masih menyimpan ringkasannya dalam presentasi internal. Jika ringkasan itu memuat informasi rahasia, dokumen tersebut juga perlu diperhitungkan dalam kewajiban penghapusan.

Pengembalian dokumen atau penghapusan data sebaiknya tidak mengakhiri kewajiban kerahasiaan yang menurut NDA masih berlaku.

Informasi yang dilindungi melalui NDA tidak otomatis merupakan rahasia dagang menurut hukum Indonesia. NDA mengatur kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian, sedangkan perlindungan sebagai rahasia dagang bergantung pada terpenuhinya persyaratan dalam undang-undang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menetapkan tiga unsur utama:

• informasi tersebut bersifat rahasia;
• informasi memiliki nilai ekonomi;
• kerahasiaannya dijaga melalui langkah-langkah yang layak dan patut.

Karena itu, pemberian label “rahasia” atau penandatanganan NDA saja tidak otomatis memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Perusahaan juga perlu menjaga informasi dalam praktik, misalnya dengan membatasi akses, mengendalikan penyalinan dokumen, dan memberi instruksi kepada orang yang menanganinya.

Sebagai ilustrasi, resep produksi yang hanya diketahui tim tertentu dan memberikan keunggulan komersial dapat berpotensi menjadi rahasia dagang apabila persyaratan hukumnya terpenuhi. Sebaliknya, informasi internal yang dimasukkan dalam NDA belum tentu memiliki karakteristik yang sama.

Perlindungan rahasia dagang tidak mensyaratkan pendaftaran substansi rahasianya kepada DJKI. Hal ini perlu dibedakan dari pencatatan pengalihan hak atau perjanjian lisensi rahasia dagang.

Bagi pemilik bisnis, pendekatan yang tepat adalah menggabungkan pengaturan kontrak dengan pengamanan operasional. NDA membantu menjelaskan batas penggunaan dan pengungkapan, sementara pengelolaan akses dan dokumentasi membantu menunjukkan bahwa informasi memang diperlakukan sebagai rahasia.

Dengan demikian, jangan mengandalkan judul dokumen semata. Periksa isi perjanjian, karakter informasi, dan langkah perlindungan yang benar-benar dijalankan.

NDA sebaiknya memuat pengaturan khusus apabila penerima harus mengungkapkan informasi untuk memenuhi kewajiban hukum atau perintah yang sah dari pengadilan maupun instansi berwenang. Klausul ini membantu membedakan pengungkapan yang memang diwajibkan dari pembagian informasi secara sukarela.

Pengaturannya dapat mencakup:

• pemeriksaan dasar, kewenangan, dan cakupan permintaan;
• pemberitahuan kepada pemberi informasi sebelum pengungkapan, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan memungkinkan;
• pembatasan dokumen yang diserahkan pada bagian yang wajib diungkapkan;
• upaya meminta perlakuan rahasia apabila mekanismenya tersedia;
• pencatatan informasi yang diserahkan, penerimanya, dan dasar penyerahannya.

Hindari rumusan yang selalu mensyaratkan persetujuan pemberi informasi sebelum memenuhi kewajiban hukum. Klausul pemberitahuan juga perlu memperhitungkan kemungkinan adanya larangan pemberitahuan atau tenggat yang tidak memungkinkan koordinasi sebelumnya.

Sebagai ilustrasi, jika permintaan yang sah hanya mencakup laporan transaksi tertentu, penerima perlu memeriksa cakupan tersebut sebelum menyerahkan seluruh arsip proyek. Permintaan informal dari pihak yang mengaku mewakili instansi juga perlu diverifikasi terlebih dahulu.

Terakhir, tegaskan bahwa pengungkapan untuk memenuhi kewajiban tertentu tidak dengan sendirinya memberi izin untuk menggunakan atau menyebarkan informasi bagi tujuan lain. Kewajiban kerahasiaan atas informasi lainnya tetap perlu dipertahankan sesuai NDA.

NDA sebaiknya menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan ketika informasi bocor, diakses tanpa izin, atau digunakan di luar tujuan yang disepakati. Klausul tanggung jawab akan lebih berguna jika disertai prosedur untuk membatasi dampak dan menjaga bukti kejadian.

Hal yang perlu diatur meliputi:

• pemberitahuan kepada pihak yang ditunjuk setelah insiden atau dugaan beralasan diketahui;
• batas waktu dan saluran pemberitahuan yang jelas;
• penghentian akses, penggunaan, atau penyebaran yang tidak diizinkan;
• penyimpanan bukti, termasuk email, riwayat akses, dan catatan pengiriman;
• kerja sama untuk mengidentifikasi informasi yang terdampak dan pihak yang menerimanya.

Hindari prosedur yang menunda pemberitahuan sampai seluruh investigasi selesai. Para pihak dapat menyepakati laporan awal berdasarkan informasi yang tersedia, kemudian pembaruan setelah fakta tambahan diketahui. Langkah pengamanan juga perlu dilakukan tanpa menghapus bukti yang mungkin diperlukan.

Untuk tanggung jawab finansial, periksa jenis kerugian yang dicakup, batas tanggung jawab, pengecualian, dan hubungan antara denda kontraktual dengan tuntutan ganti rugi. Jangan menganggap angka denda yang besar otomatis menjamin pembayaran. Rumusan serta penerapannya perlu ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku dan keadaan pelanggaran.

Jika informasi memenuhi syarat sebagai rahasia dagang, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menyediakan dasar bagi pemegang hak atau penerima lisensi untuk menuntut ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Penerapannya tetap bergantung pada terpenuhinya unsur hukum dan pembuktian.

Karena itu, bedakan pelanggaran kewajiban dalam NDA dari pelanggaran rahasia dagang menurut undang-undang. Keduanya dapat berkaitan, tetapi tidak setiap pelanggaran NDA otomatis memenuhi unsur pelanggaran rahasia dagang.

NDA perlu menyebutkan dengan jelas siapa yang memberikan informasi dan siapa yang menerima kewajiban kerahasiaan. Gunakan identitas orang atau badan usaha yang sebenarnya, bukan hanya nama merek, nama proyek, atau nama grup perusahaan.

Jika pihak dalam perjanjian adalah perusahaan, periksa:

• nama resmi, alamat, dan identitas badan usaha;
• nama serta jabatan penandatangan;
• dasar kewenangannya untuk mewakili perusahaan;
• pembatasan dalam anggaran dasar atau kebutuhan surat kuasa.

Untuk PT, kewenangan mewakili perseroan perlu diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai direksi, anggaran dasar, dan keadaan penandatanganan. Jangan menganggap seseorang berwenang menandatangani hanya karena ia menjadi kontak utama selama negosiasi.

Sebagai contoh, manajer proyek dapat mengoordinasikan pertukaran dokumen, tetapi kewenangannya untuk mengikat perusahaan dalam NDA tetap perlu dipastikan. Jika informasi akan diterima perusahaan afiliasi, jelaskan pula kedudukan afiliasi tersebut dan pengaturan tanggung jawabnya.

Bahasa perjanjian juga perlu diperhatikan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, selain kategori lembaga negara dan instansi pemerintah yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Jika melibatkan pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Untuk NDA dua bahasa, pastikan definisi, pengecualian, jangka waktu, dan kewajiban para pihak memiliki makna yang konsisten. Pengaturan penafsiran apabila terdapat perbedaan bahasa perlu dirumuskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum menandatangani, cocokkan seluruh versi dan lampiran, lalu pastikan setiap pihak menyimpan salinan final yang sama dan telah ditandatangani.

Klausul hukum yang berlaku dan klausul penyelesaian sengketa memiliki fungsi berbeda. Yang pertama menentukan hukum untuk menafsirkan perjanjian, sedangkan yang kedua mengatur bagaimana dan di mana perselisihan diselesaikan. Keduanya perlu dirumuskan secara konsisten, terutama jika NDA melibatkan pihak asing.

Jika para pihak memilih musyawarah sebagai langkah awal, tentukan cara menyampaikan pemberitahuan sengketa, pihak yang berwenang berunding, dan batas waktu perundingan. Rumusan “diselesaikan secara musyawarah” saja belum menjelaskan langkah berikutnya apabila kesepakatan tidak tercapai.

Untuk tahap selanjutnya, periksa:

• pengadilan yang berwenang atau mekanisme arbitrase yang dipilih;
• nama lembaga dan aturan arbitrase, jika menggunakan arbitrase institusional;
• tempat kedudukan arbitrase, bahasa proses, dan jumlah arbiter;
• biaya serta kemungkinan pelaksanaan putusan terhadap pihak dan aset yang terkait.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memungkinkan penyelesaian perselisihan rahasia dagang melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Namun, pilihan mekanisme untuk NDA tetap perlu disesuaikan dengan jenis sengketa dan persyaratan hukum yang berlaku.

Periksa pula kesesuaiannya dengan kontrak utama. Jika NDA dan perjanjian kerja sama menunjuk forum berbeda, satu kejadian dapat menimbulkan perdebatan tambahan mengenai tempat penyelesaiannya.

Untuk kebocoran yang masih berlangsung, tinjau apakah tersedia langkah perlindungan mendesak dan bagaimana hubungannya dengan tahapan perundingan. Jangan menganggap pencantuman hak meminta penghentian pelanggaran otomatis menjamin bahwa permohonan akan dikabulkan.

Pilih mekanisme yang dapat digunakan secara nyata oleh para pihak, dengan mempertimbangkan nilai informasi, lokasi pihak, dan biaya penanganan sengketa.

Sebelum menandatangani perjanjian kerahasiaan, cocokkan isi NDA dengan informasi yang benar-benar akan dibagikan dan cara kerja para pihak.

Gunakan enam kelompok pemeriksaan berikut:

1. Para pihak dan penandatangan
Pastikan identitas pihak, kewenangan penandatangan, serta pilihan NDA satu arah atau timbal balik sudah sesuai.

2. Informasi dan pengecualian
Periksa kategori informasi, bentuk pengungkapan, dan pengecualian. Pastikan informasi lisan atau yang sudah dibagikan sebelumnya ditangani secara jelas jika ingin dicakup.

3. Penggunaan dan akses
Tentukan tujuan penggunaan, orang yang boleh menerima informasi, serta pengaturan akses bagi penasihat, afiliasi, atau pihak eksternal.

4. Jangka waktu
Bedakan masa berlaku NDA dari kewajiban kerahasiaan setelah perjanjian berakhir. Periksa titik awal perhitungan setiap jangka waktu.

5. Pengembalian dan penghapusan
Sepakati pemicu, tenggat, cakupan salinan, serta penanganan cadangan dan arsip yang perlu dipertahankan.

6. Pelanggaran dan penyelesaian sengketa
Periksa prosedur pemberitahuan insiden, tanggung jawab, hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, dan konsistensi versi bahasa.

Jika masih ada bagian yang tidak jelas atau sulit dilaksanakan, selesaikan pembahasannya sebelum informasi sensitif dibagikan. Simpan salinan final NDA beserta lampiran dan catatan pengungkapan yang relevan.

Sebaiknya sebelum informasi sensitif dibagikan, termasuk pada tahap negosiasi atau evaluasi kerja sama. Jika informasi sudah terlanjur disampaikan, identifikasi informasi tersebut dan sepakati secara tegas cakupannya dalam NDA. Penandatanganan setelah pengungkapan tidak dapat membatalkan kebocoran yang sudah terjadi.

NDA satu arah mengatur perlindungan informasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. NDA timbal balik digunakan ketika kedua pihak saling membagikan informasi rahasia. Pilih bentuk yang sesuai dengan pertukaran informasi sebenarnya, bukan hanya karena suatu template lebih mudah tersedia.

Template dapat menjadi titik awal, tetapi perlu disesuaikan dengan identitas para pihak, jenis informasi, tujuan penggunaan, penerima yang diizinkan, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Periksa juga ketentuan yang sulit dilaksanakan, seperti kewajiban menghapus seluruh cadangan data seketika atau pembatasan yang terlalu luas.

Hal itu bergantung pada pengaturan NDA dan ketentuan hukum yang berlaku. NDA sebaiknya menyatakan secara tegas kewajiban yang tetap berlaku setelah kerja sama selesai, durasinya, dan titik awal perhitungannya. Jangan menyamakan masa berlaku perjanjian dengan masa perlindungan informasi yang sudah diterima.

Tidak. Perlindungan sebagai rahasia dagang menurut Pasal 3 UU 30/2000 mensyaratkan informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga melalui langkah yang layak dan patut. NDA dapat membantu pengamanan informasi, tetapi tidak otomatis membuat seluruh informasi di dalamnya memenuhi persyaratan tersebut.

Perlindungan rahasia dagang tidak mensyaratkan pendaftaran substansi rahasianya kepada DJKI. Pemilik perlu memenuhi persyaratan perlindungan dan menjaga kerahasiaannya dalam praktik. Hal ini berbeda dari pencatatan pengalihan hak atau perjanjian lisensi rahasia dagang, yang memiliki ketentuan tersendiri.

Ya, apabila melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia diwajibkan oleh Pasal 31 UU 24/2009. Jika melibatkan pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pastikan semua versi konsisten dan pengaturan perbedaan penafsiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Amankan bukti, batasi akses atau penyebaran lebih lanjut, dan sampaikan pemberitahuan sesuai prosedur dalam NDA. Identifikasi informasi yang terdampak, penerimanya, serta penggunaan yang terjadi. Selanjutnya, tinjau kewajiban kontraktual dan pilihan penyelesaian berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku. Jangan menghapus bukti saat melakukan pengamanan atau menganggap ganti rugi akan diperoleh secara otomatis.

Untuk memeriksa NDA bersama dokumen bisnis lainnya, baca panduan berikut:

Review Kontrak di Indonesia — bagian penting yang perlu diperiksa sebelum menandatangani perjanjian.

Perjanjian Kerja Sama di Indonesia — pengaturan hak, kewajiban, pembayaran, dan risiko dalam hubungan bisnis.